Cegah Penyebaran Covid-19, 32 Napi Rutan Karimun Bebaskan Bersyarat

Karimun, beritakarimun.com – Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 hingga tanggal 3 April 2020 telah mengeluarkan dan membebaskan sebanyak 32 orang narapidana termasuk anak-anak.

Pembebasan 32 orang napi dan anak ini adalah bagian dari program asimilasi dan integrasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kepala Rutan Kelas II B Tanjungbalai Karimun, Dody Naksabani mengatakan bahwa keputusan yang dia lakukan adalah mengacu pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, pada Senin (30/3/2020) lalu.

“Hingga saat ini sudah ada 32 orang napi dan anak yang memenuhi syarat untuk kita asimilasi di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Badan Pemasyarakatan (Bapas). Ini sudah berjalan tiga hari mulai dari 1 April 2020, hari pertama kita asimilasi sebanyak 7 orang, hari kedua 20 orang, dan hari ini hari ketiga 5 orang,” ungkap Dody Naksabani kepada beritakarimun.com, Jum’at (3/4/2020).

Para napi yang menjalani hukuman di rumahnya masing-masing musti melakukan wajib lapor dalam waktu satu minggu sekali kepada Bapas.

“Mereka kita asimilasi bukan untuk bebas berkeliaran di luar, namun untuk tetap berada di dalam rumah demi mencegah terjangkitnya covid-19 , selain wajib lapor, mereka juga harus membuat surat pernyataan dan harus ada dari pihak keluarga yang menjamin untuk mereka bisa di asimilasi,” jelas Dody.

Dengan diasimilasinya napi dan anak di rumah, Doddy berpesan agar para napi dan anak yang diasimilasi dapat kooperatif dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Untuk para napi dan anak yang diasimilasi agar dapat menjalankan program asimilasi dirumah dengan baik dan juga tetap koperatif untuk tidak melanggar ketentuan yang berlaku, karena masih dalam pengawasan pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian dan Balai Pemasyarakatan,” ujarnya.

Berikut Syarat Pembebasan Napi dan Anak

Dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM dijelaskan sejumlah ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi. Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selanjutnya, asimilasi dilaksanakan di rumah, serta surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.

Adapun ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), yakni narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, serta anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva