DPRD Karimun Gelar Hearing Terkait Soal PTKG

Karimun, beritakarimun.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar dengar pendapat (hearing) bersama masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat dan pihak PT. Karimun Granit (KG) Kabupaten Karimun di ruangan Banmus, Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Selasa (10/3/2020) Siang.

Menurut pantauan beritakarimun.com, permasalahan yang terjadi berawal dari keluhan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun terkait dampak ledakan blasting berupa debu dan getaran yang terjadi pada Kamis (20/2/2020) lalu.

Akibat persoalan tersebut, pihak Kecamatan dan Kelurahan telah beberapa kali melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak manajemen PT.Karimun Granit (PTKG) di Gedung Kantor Camat Meral.

Samsul KTT yang juga sekaligus Menejer PTKG menjelaskan pada saat kejadian bahan peledak yang digunakan jauh lebih rendah dari hari-hari sebelumnya, namun pada saat peledakan kondisi angin cukup kencang hingga mengarah ke pemukiman warga.

“Biasanya kita gunakan 60 hingga 80 lubang, tapi waktu itu kita hanya menggunakan 48 lubang saja, namun kondisi angin cukup kencang hingga mengarah ke pemukiman warga. Kami dari perusahaan mohon maaf atas kejadian yang terjadi,” ungkap Samsul.

Jamil Mubarok didampingi rekannya Sukma Bambang Susilo Tim kuasa Hukum PT Karimun Granit (KG) menyatakan kesiapan pihak perusahaan untuk mengakomodir usulan-usulan warga Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat sepanjang usulan tersebut atas musawarah dan kesepakatan warga.

“Jika memang permintaan masyarakat sudah ada kan bisa kita minta copy nya baru kita bahas bersama, saya yakin jika poin-poin itu sudah ada pasti kita sudah mencapai kata sepakat, bahkan kita siap jika mereka minta 1 kita akan berikan 2, contohnya kalau mereka minta program pelatihan tentang teknologi kita akan akomodir dengan menghadirkan pelatih yang handal,” ungkap Jamil Mubarok

Pantauan dilapangan, Pihak warga melalui kuasa hukumnya juga sempat menyampaikan beberapa usulan diluar PPM. Diantaranya adanya usulan perbaikan infrastruktur terhadap rumah yang retak akibat blasting. Kemudian masalah jalan, drenase, pendidikan dan masalah pengadaan kursus peningkatan keahlian bagi masyarakat sekitar.

Kuasa hukum dari masyarakat juga menyampaikan tentang permintaan warga agar perusahaan memprioritaskan pekerja dari masyarakat Pasir Panjang, kemudian adanya pengecekan kesehatan masyarakat secara rutin, diberikan kegiatan untuk masyarakat dalam mengelola kegiatan pembersihan pasir atau Cleaning serta pembersihan limbah dan batu disekita lokasi perusahaan.

Mediasi demi mediasi telah dilalui, namun penyelesaian tak kunjung timbul, hal tersebut mencuat hingga ke tingkat DPRD Kabupaten Karimun.

Namun menurut pantauan, pembahasan di Banmus tak lagi membahas tentang dampak ledakan blasting berupa debu dan getaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Masyarakat Pasir Panjang meminta kepada DPRD setempat untuk mengeluarkan rekomendasi pelepasan atau dikeluarkan lahan masyarakat dari area konsesi PT Karimun Granite (KG).

“Bukan tanah kosong, Masjid pun masuk dalam area konsesi PT KG. Inilah yang diharapkan warga agar DPRD Karimun mengeluarkan rekomendasi agar tanah mereka dikeluarkan dari area konsesi PT KG,” kata kuasa hukum masyarakat Pasir Panjang, Edwar Kelvin Rambe.

Kelvin menjelaskan, persoalan lahan masyarakat yang masuk area konsesi PT KG, mencuat sejak 2018, terhitung peralihan izin kontrak karya PT KG ke Izin Usaha Penambangan Daerah (IUPD).

Menurut dia, setidaknya terdapat 68 bidang tanah yang masuk area konsesi PT KG, sebagian mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sebagian berupa surat sporadik.

Warga, kata dia, berharap DPRD Karimun mengawal dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

“Warga berharap DPRD Karimun mengawal dan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat ingin punya pegangan atau kepastian. Wakil rakyat lah tempat mereka mengadu” ujar Kelvin.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun, Muhammad Yosli mengatakan, PT KG dapat menciutkan area konsesi pada tanah atau lahan yang tidak memiliki nilai ekonomis, termasuk tanah masyarakat.

“Lahan masyarakat itu dapat dikeluarkan melalui sidang AMDAL (analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dengan demikian, sidang AMDAL juga akan memutuskan penciutan area konsesi perusahaan,” ungkap Yosli.

Sementara itu, Direktur Utama PTKG Agus Budiluhur mengatakan, pada prinsipnya perusahaan siap melepaskan tanah masyarakat Jika memang berada dalam area konsesi perusahaan. Namun demikian, PTKG tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tanah masyarakat dari area konsesi.

“Kewenangannya ada di pemerintah, kita tentu akan mengikuti keputusan pemerintah. Kalau diciutkan, Itu juga kewenangan pemerintah,” ujar Agus.

Agus menuturkan, PT KG merupakan perusahaan tambang yang berdiri sejak 1971, dengan mengantongi izin kontrak karya, namun pada 2018 berubah menjadi IUPD karena izin kontrak karya sudah dicabut berdasarkan Undang undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan, Mineral dan Batubara.

Berdasarkan aturan dari pusat, jelas izin kontrak karya bisa diperpanjang dengan status Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang pengurusan perizinannya juga menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Namun owner memutuskan untuk mengurus IUPD sehingga keberadaan PTKG memberikan kontribusi ke daerah. Meski beralih ke IUPD, luasan lahannya tidak berubah karena bersifat perpanjangan,” tutur Agus.

Semua perizinan terdahulu, menurut Agus, masih berlaku, termasuk izin lingkungan. Namun, izin izin tersebut hanya berlaku untuk blok A yang berada di luar kawasan hutan.

‘Izin-izin itu prosesnya dilakukan di Kabupaten sejak 2012. Dan saat ini sedang berproses penyusunan AMDAL untuk ekspansi ke kawasan hutan, dan sudah dalam tahap Kerangka Acuan (KA),” jelas Agus

Agus mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi IPPKH (lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dan mengalami pengurangan 800 hektare dari luas sebelumnya, disebabkan adanya perubahan tata ruang.

“IPPKH kita sekitar 1.080 hektare. Dalam rencana tambang kita, tidak ada yang tumpang tindih, kalau pun ada alas hak (tanah warga) disitu, itu pasti akan kita lakukan pembebasan,” pungkas Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karimun Rasno mengatakan, DPRD Karimun secara kelembagaan akan menyurati kementerian terkait tuntutan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang.

Salah satu tuntutan warga Pasir Panjang adalah meminta sidang AMDAL PT KG yang akan digelar Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan di Kabupaten Karimun, atau setidaknya di Provinsi Kepulauan Riau.

“Kita akan berkirim surat. Kita berharap kepada Kementerian menghargai surat yang akan kami kirimkan. Kalau tidak dihargai, apa gunanya kami di sini, kan begitu,” kata Rasno.

Terkait tuntutan pelepasan tanah masyarakat dari area konsesi PT KG, Rasno berharap hal itu disampaikan perwakilan masyarakat dalam sidang AMDAL tersebut.

“Pihak perusahaan harus membawa perwakilan masyarakat untuk mengikuti sidang AMDAL,” ungkap Rasno

Dia meminta kepada masyarakat dan PT KG sama-sama membuka pintu musyawarah dalam menyelesaikan semua persoalan sehingga pihak perusahaan dapat beroperasi, dan masyarakat yang terkena dampakjuga mendapatkan hak haknya, termasuk berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Menurut pantauan, dalam hearing tersebut dihadiri oleh Komisi II dan Komisi III, juga dihadiri direksi dan jajaran manajemen PT KG serta perwakilan pemerintah dan masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat.

 

Reporter : Nichita Bella
Editor      : Codet Carladiva