Bupati Karimun Pimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Persoalan Gereja

Karimun, beritakarimun.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi penyelesaian persoalan Gereja Paroki Santo Joseph Kabupaten Karimun, di Gedung Putih Kantor Bupati Karimun, Senin (17/2/2020).

Menurut pantauan beritakarimun.com, rapat yang dihadiri oleh Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Kapolres Karimun, Danlanal TBK, Dandim 0137 TBK, jajaran TNI Polri, Kajari Karimun, Asisten Pemkab Karimun, Kepala Kemenag Kabupaten Karimun, bahkan dihadiri oleh Direktur Tahti Polda Kepri, AKBP Pol Dudus Harley Davidson, melibatkan perwakilan Gereja Paroki Santo Joseph Kabupaten Karimun yang dalam hal ini dihadiri oleh wakil ketua II Panitia Pembangunan Gereja (PPG) yakni PP. Innocentius D yang didampingi oleh Vandarones, Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) Hasyim Tugiran, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kabupaten Karimun Abdul Latif, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Karimun Abu Samah beserta jajaran, Ketua LAM dan Ormas Islam Kabupaten Karimun.

Dalam rapat tersebut tidak lagi membahas permasalahan yang lampau, namun hanya menciptakan kembali kesepakatan yang sempat dilanggar sehingga sempat membuat terganggunya keamanan dan kondusifitas yang ada di Karimun.

“Hari ini kita sudah rapat secara lengkap untuk masyarakat Kabupaten Karimun, adapun yang kami sampaikan adalah hasil rapat pemerintah daerah Kabupaten Karimun dengan Kementerian Agama RI yang dihadiri oleh Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang yang ditemani oleh Romo dan dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri , Kepala Kemenag Kabupaten Karimun di Kantor Kementerian Agama RI pada tanggal 11 Februari 2020 lalu,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq kepada sejumlah wartawan, usai menggelar rapat secara tertutup.

Kata Bupati Rafiq, dari pertemuannya di Kantor Kementerian Agama RI tersebut ada lima kesepakatan yang dihasilkan. Dalam rapat besar yang digelarnya itu, ia kembali menyampaikan hasil kesepakatannya bersama Uskup Keuskupan Pangkal Pinang yang dibawanya dari Kementerian Agama RI kepada seluruh pihak yang mengikuti rapat besar di Kantor Bupati Karimun Siang itu.

Usai Rapat Koordinasi penyelesaian Permasalahan Gereja Santo Joseph (berita karimun)

“Intinya kami bersepakat bahwa 5 hal yang sudah disepakati itu akan kami jaga bersama-sama, baik APKK, FUIB Kabupaten Karimun dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Karimun akan melaksanakan dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terhadap IMB melalui proses PTUN yang sedang berlangsung,” jelas Bupati Rafiq.

Rafiq juga mengatakan bahwa apa-apa yang disarankan umat Islam melalui FUIB dan APKK dan disampaikan kepada pihak Keuskupan, dan pihak Keuskupan juga telah menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari sambil menunggu keputusan PTUN yang sedang berlangsung.

“Oleh karena itu, mari kita menjaga bersama-sama Kabupaten Karimun yang kondusif, yang aman, harmonis. Dengan demikian dapat kami sepakati dan kami menyatakan bahwa Kabupaten Karimun adalah Kabupaten yang toleransi, jaminan kelangsungan umat beragama untuk melaksanakan aktivitas terjaga dengan baik,” ujar Rafiq.

Rafiq berharap pihak manapun baik itu pihak Panitia Gereja maupun pihak FUIB dan APKK serta seluruh elemen masyarakat dapat menjaga komitmen dengan baik sehingga Kabupaten Karimun semakin kondusif.

“Oleh karena itu kita tentu bersama-sama menjaga komitmen ini dengan baik, dan tentunya saya juga mohon kepada seluruh media agar dapat memberikan pemberitaan-pemberitaan yang kondusif, media-media lokal juga kita harapkan membantu meluruskan informasi-informasi dari media luar yang mungkin tidak tahu secara persis permasalahan yang terjadi, baik media di provinsi maupun ditingkat nasional,” pungkasnya.

Bupati Rafiq juga mengatakan, jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati, dirinya meminta pihak TNI Polri mengambil alih permasalahan tersebut.

“Sudah disampaikan oleh pihak Polres dan TNI apabila kesepakatan dilanggar tentunya proses hukum yang bicara dan ditegakkan sehingga semua bisa menjadi kondusif dan baik,” tuturnya.

Terkait persoalan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph Kabupaten Karimun ada 5 poin disepakati bersama yang disaksikan oleh Kementerian Agama RI.

1. Semua pihak harus saling menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN tentang IMB Gereja Paroki Santo Joseph Kabupaten Karimun.

2. Selama proses hukum berlangsung, kedua belah pihak mengupayakan dialog dan silaturrahmi. Pihak gereja tidak melakukan aktifitas pembangunan dan semua pihak diminta tidak melakukan aktifitas demo.

3. Bupati telah menyampaikan usul dari umat Islam Kabupaten Karimun (FUIB dan APKK) tentang relokasi pembangunan gereja dan menjadikan cagar budaya Gereja Paroki Santo Joseph dan pihak gereja melalui uskup akan mempelajari sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung.

4. Kementerian Agama, Bupati, Uskup, Kakanwil Kemenag Kepri akan melakukan silaturrahmi ke Kabupaten Karimun untuk bertemu dengan masyarakat Kabupaten Karimun dalam rangka upaya menciptakan situasi yang harmonis bagi kehidupan umat beragama di Kabupaten Karimun.

5. Semua pihak harus menghormati hasll keputusan PTUN.

Hadir dalam pertemuan di Kementerian Agama RI yakni Staf Khusus Menterl Agama Ubaidillah Amin, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang Uskup Mgr. Prof. Dr. Adrianus Sunatko. OFM, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri Dr. Drs. Mukhlissuddin, RD. Agustinus Dwi Pramodo, Kemenag Kabupaten Karimun Drs. Jamzuri. M.si

 

 

Reporter : Nichita Bella
Editor      : Codet Carladiva