Pembangunan Pelabuhan Malarko Dilanjutkan, Bandara Sei Bati Diperpanjang

Karimun , beritakarimun.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi memastikan Presiden Republik Indonesia akan melakukan peresmian terhadap Pelabuhan Malarko dan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Sei Bati, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Malarko Dusun Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepri bersama Dirjend Hubla dan Dirjen Hubud pada Sabtu 1 Febuari 2020.

“Karimun adalah daerah terluar dan sangat strategis berhadapan dengan negara lain, oleh karenanya pulau pulau di perbatasan itu harus menjadi yang utama, setelah kita lihat Karimun ini mempunyai suatu potensi yang besar dari industri juga pariwisata, ya dengan penduduk yang 200 ribu saya pikir dalam waktu dekat bisa 400 ribu apabila malarko ini menjadi pelabuhan Samudera,” ungkap Menhub Budi Karya Sumadi.

Menurut Menhub Budi, pihaknya akan menjadikan pelabuhan kerjasama antara pemerintah, BUMD dan pihak swasta.

“Kita jadikan pelabuhan kerja sama atau KSP. Nanti tanah ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah nanti pemerintah pusat mengerjasamakannya dengan BUMD, BUMD kita minta kerjasama dengan swasta, swastanya juga jangan satu, tapi beberapa, saya yakin ini akan besar sekali, apalagi berpotensi seperti Batam yang daerahnya bebas pajak. Untuk anggaran pelabuhan Malarko yakni 200 miliar rupiah,” ujarnya.

Selain pelabuhan Malarko yang akan dilanjutkan, Menhub juga berkomitmen akan melakukan perpanjangan Bandara satu-satunya di Kabupaten Karimun yakni Raja Haji Abdullah (RHA) di Sei Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

“Selain pelabuhan Malarko, kita pengen Bandara Raja Haji Abdullah pada tahun 2021 akhir sudah 2000 meter, saya akan mengundang pak Presiden untuk meresmikan keduanya, untuk Bandara kita akan mengeluarkan kira-kira 100 miliar rupiah,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam kunjungan kerja di kabupaten Karimun (Nichita/berita karimun)

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, dalam pengerjaan proyek tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Karimun diminta untuk melakukan pembebasan lahan.

“Untuk Bandara, pada tahap awal dari Kementerian akan membangun pada tahun 2020 ini sepanjang 200 meter lagi secara bertahap, beliau minta kita untuk melakukan pembebasan lahan sehingga runway-nya akan ditambah ke daratnya 400 meter, akhir 2021 bisa terbangun runwey dan fasilitas bandara sepanjang 2000 meter sehingga insyaallah wings 737 dapat mendarat ke sini,” ungkap Bupati Rafiq.

Bupati Rafiq mengharapkan dukungan dari lapisan masyarakat agar tanah yang diperlukan untuk kepentingan perluasan Bandara maupun pembangunan pelabuhan dapat diselesaikan dengan baik.

“Untuk pelabuhan Malarko, yang dibebankan ke kita untuk membebaskan sisi daratnya, kalau lautnya itu selesai pembangunan, di daratnya juga dibutuhkan luas tanah mungkin sekitar 5 sampai 10 hektar guna pembangunan pergudangan, sehingga pelabuhan ini layak, dan pelabuhan kontainer mini yang kita miliki ini mudah-mudahan dapat mengatasi permasalah yang ada,” pungkas Bupati Rafiq.

Proyek pembangunan Pelabuhan yang di gadang-gadang akan menjadi Pelabuhan Kargo terbesar di Kepri ini sudah di mulai sejak tahun 2008, namun empat tahun pengerjaannya, proyek yang menyerap dana APBN ini harus terhenti karena tersandung persoalan hukum pada 2012 lalu.

Pagu DIVA tahun 2008 dari proyek ini yakni sebesar Rp. 27,105 miliar. Lalu, Tahap II Pembangunan Pelabuhan Malarko Pemerintah Pusat kembali mendanai kontrak paket Suvervisi sebesar Rp. 476,4 juta. Sedangkan, pada pengerjaan fisik fasilitas pelabuhan tidak diketahui besarannya.

Baca Juga: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karimun

Kemudian, April 2010 lalu kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa Konsultansi Suvervisi lanjutan terhadap fasilitas Pelabuhan laut Malarko dengan pagu anggaran Rp. 450 juta.

Selain itu, satuan kerja Pembangunan Faspel laut Pulau terluar kembali mengumumkan pengadaan jasa borongan dengan pagu Rp. 19,5 miliar di tahun yang sama.

Selanjutnya, pada Maret 2011 kembali dilakukan lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu sebesar Rp 33 miliar.

Sedangkan untuk pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Malarko dengan pagu Rp716 juta.

Di tahun akhir terhentinya proyek ini, tepatnya pada 2012 lalu aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp. 860 juta. Di tahun yang sama, tahap pembangunan trastle pemerintah pusat kembali mengucurkan dana sebesar Rp. 49 miliar.

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva