Bupati Karimun Tekad Meningkatkan Kenaikan Tunjangan Kinerja

Karimun, beritakarimun.com – Bupati Karimun Dr. Aunur Rafiq akan berupaya agar tunjangan kinerja dari masing-masing PNS akan terus meningkat, hal tersebut dikatakannya saat upacara kebangsaan di halaman rumah dinas Bupati Karimun, Sabtu (17/8/2019) pagi

“Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun telah melaksanakan pembayaran tunjangan berbasis kinerja bagi PNS struktural untuk tahun 2019, pembayaran tunjangan berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta kinerja PNS Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayan bagi masyarakat,” Ungkap Bupati Karimun.

Bupati Rafiq mengharapkan agar seluruh PNS yang ada dilingkungannya dapat memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh PNS agar dapat memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, sehingga kinerja yang akan dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja maksimal dapat diterima,” ujar Rafiq

Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Karimun, Rafiq menyadari bahwa jumlah tunjangan kinerja (tukin) yang diterima belum 100 persen, namun pihaknya akan upaya untuk melakukan peningkatan.

“Memang kami menyadari bahwa jumlah tunjangan kinerja yang diterima oleh masing -masing PNS belum 100 persen. Hal ini tergantung dari besaran kemampuan keuangan daerah kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kami beserta pimpinan dan jajaran di pemerintahan Kabupaten Karimun akan terus mengupayakan agar tunjangan kinerja dari masing-masing PNS akan terus meningkat untuk tahun 2020 kedepan,” Ucap Rafiq.

Rafiq juga mengatakan, dengan tekad untuk meningkatkan kenaikan tunjangan kinerja di tahun depan, harus dibarengi dengan peningkatan disiplin, kinerja dan motivasi untuk menciptakan aparatur sipil negara yang mempunyai etos kerja tinggi dan profesional.

“Selain itu juga diharapkan agar seluruh pimpinan OPD agar dapat meningkatkan Manajemen kinerjanya. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi birokrasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri serta keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi birokrasi dimana setiap OPD dituntut untuk terus melakukan Reformasi di bidang manajemen kepegawaian yang nantinya akan berimbas pada tinggi atau rendahnya tunjangan kinerja yang didapat pada masing-masing OPD, dan tentunya diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan tunjangan yang diterima antar OPD,” Jelas Rafiq.

 

 

 

 

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva