Imigrasi Tanjung Balai Karimun Canangkan WBK dan WBBM

Karimun, beritakarimun.com – Guna lakukan pembenahan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di ruang rapat utama kantor tersebut, Kamis (9/5) Siang

Pencanangan tersebut diawali dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Darmunansyah dan diketahui oleh Kepala Devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ahmad Firmansyah serta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Karimun yang bertindak sebagai saksi.

“Untuk menuju WBK dan WBBM tersebut, kami sudah melakukan pembenahan seperti membenahi fasilitas pelayanan publik baik untuk orang sakit, disabilitas, lansia, serta toilet. Kami ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mengurus paspor di kantor Imigrasi,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Karimun, Darmunansyah saat ditemui usai acara

Menurut Darmunansyah, pihaknya masih menunggu kedatangan tim penilai dari internal maupun eksternal. Saat ini tim masih melakukan penilaian di Tanjung Pinang. Dengan semua pembenahan yang telah dilakukan, ia berharap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun bisa diusulkan untuk WBK dan WBBM.

“Ada tiga tahap penilaian yang dilakukan. Maka jika diusulkan oleh tim penilai, selama enam bulan itulah tim eksternal yang akan bergerak tanpa memberi tahu. Maka dari sekarang, kita sudah siap dan harus optimis untuk lolos menjadikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun WBK dan WBBM,” ujar Darmunansyah.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ahmad Firmansyah mengatakan, pihaknya mengusulkan 8 UPT yang ada di Kepri yakni 5 dari Imigrasi dan 3 dari lembaga Kemasyarakatan (Rutan) dan salah satunya dari Kabupaten Karimun.

“Untuk wilayah Kemenkumham Kepri, kami mengusulkan 8 UPT untuk menuju WBK dan WBBM. Delapan UPT tersebut akan dinilai mana yang layak. Jika nantinya yang lolos misal 4 UPT, maka itu yang akan kita usulkan. Karena untuk penilaiannya cukup banyak, dan diberikan waktu selama 6 bulan masa pembenahan. Untuk menuju WBK dan WBBM maka ada beberapa indikator juga harus dibenahi oleh masing-masing UPT, seperti pelayanan masyarakat, tingkat pengawasan, dan disiplin para pegawainya juga turut dinilai. Jika salah satu ada yang kurang maka kemungkinan WBK dan WBBM akan gagal,” tutup Firman.

 

 

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva