Temui Kontraktor, Bupati Karimun Skors Sidang Paripurna

Karimun, beritakarimun.com – Sejumlah Kontraktor di Kabupaten Karimun yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun, Selasa (7/5/2019) siang, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Karimun.

Unjuk rasa yang dilakukan pukul 09:00 WIB itu meminta pemerintah daerah untuk segera membayar proyek tahun anggaran 2018.

Usai melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Karimun, para kontraktor juga melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kabupaten Karimun.

Dikantor DPRD, para kontraktor diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Azmi hingga pertemuan berlanjut ke ruang Banmus DPRD.

“Kami berada di pihak bapak-bapak semua. Tak ada alasan Pemda Karimun tidak membayar kontrak kerja kepada rekan-rekan kontraktor semua. Saat ini, Pak Bupati sedang rapat paripurna di ruang rapat utama. Saya minta waktu sekitar 30 menit. Saya janji akan bawa Pak Bupati kesini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Karimun, Muhammad Azmi.

Disaat yang sama, Bupati Karimun Dr Aunur Rafiq, Wakil Bupati Anwar Hasyim dan Sekda M Firmansyah sedang mengikuti rapat paripurna pembahasan Raperda tentang Displin ASN dan pembentukan Perusahaan Umum Bumi Berazam Jaya. Rapat akhirnya diskors, dan Bupati Rafiq bersama Wakil Bupati Anwar Hasyim, Sekda M Firmansyah, Ketua DPRD Yusuf Sirat, Wakil Ketua Azmi, serta sejumlah anggota DPRD lainnya akhirnya menemui para kontraktor di ruang Banmus. Menurut pantauan, Pertemuan tersebut juga disusul oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Zulfan.Namun, pertemuan itu tertutup bagi media.

“Tadi waktu rapat, teman-teman kontraktor meminta kepada Pemkab dan DPRD tentang kepastian pembayaran utang kepada rekanan tahun anggaran 2018. Pekerjaan mereka telah terselesaikan, namun belum semua terakomodir untuk pembayaran, baru pada 2019 bisa dibayarkan,” ungkap Aunur Rafiq saat ditemui usai berbincang dengan para kontraktor

Bupati Rafiq mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap komitmen berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kepri, bahwa Pemkab memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada rekanan. Rencananya, utang itu akan dibayarkan melalui APBD-Perubahan yang mulai dijatuhkan ke DPRD pada 29 Mei 2019 mendatang.

“Setelah pengajuan pada tanggal 29 Mei 2019, tentu akan berproses. Mudah-mudahan utang pemerintah daerah ini dapat diselesaikan pada minggu pertama atau minggu kedua Juli 2019. Sehingga, pada akhir Juli semua kewajiban pemerintah daerah Karimun terhadap rekanan dapat diselesaikan, untuk total utang yang mesti dibayarkan kepada rekanan bersisa sekitar Rp 42 miliar. Sebelumnya, sekitar Rp52 miliar, namun sekitar Rp10 miliar sudah dianggarkan melalui APBD 2019. Saat ini, tahapan pembayaran sebesar Rp10 miliar tersebut masih dalam proses.” Jelas Rafiq

Usai pertemuan, Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kabupaten Karimun, Ismed Idrus berjanji akan mengawal proses pembayaran utang Pemkab Karimun, pihaknya akan selalu meninjau tahapan demi tahapan hingga anggaran itu masuk dalam APBD-Perubahan 2019 hingga utang tersebut benar-benar selesai dibayarkan.

“Kita akan terus mengawal proses pembayaran utang dari Pemkab Karimun kepada kawan-kawan kontraktor ini. Semua tahapan-tahapan pembayaran itu akan kami ikuti, mulai dari pengajuan anggaran di tingkat dewan, pengesahan hingga pelunasan yang disampaikan Bupati pada Juli nanti,” ujar Ismed.

 

 

 

 

 

 

Reporter : Nichita Bella
Editor      : Codet Carladiva