Saksi Ahli Hukum Dihadirkan Dalam Kasus Penyeludup Ribuan Ponsel

Karimun,beritakarimun.com – Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kembali menggelar sidang perkara penegahan penyelundupan ribuan unit ponsel oleh Patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri pada Selasa (28/8) lalu.

Sidang yang digelar, Selasa (15/5) sore, kedua kuasa hukum kelima terdakwa Edy Dwi Martono dan Mahatma Mahardika turut menghadirkan Saksi ahli hukum Dr Chairul Huda, SH, MH.

Beberapa pertanyaan diajukan oleh dua kuasa hukum terdakwa mengenai terdakwa yang dituduh telah merugikan negara atas pelanggaran administrasi, namun menurutnya tidak ditangani sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Didalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Budiman Sitorus tersebut, Chairul mengatakan ketentuan penetapan dakwaan harusnya melihat terlebih dahulu apakah termasuk ke dalam yang harus ditindak secara administratif atau hukum pidana.

“Ada tindakan administratif dengan mentaati norma-normanya. Dalam hal ini soal kepabeanan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam perkara ini bukanlah termasuk tindak pidana namun pelanggaran yang harus diproses secara administratif. Karena memasukkan barang atau impor ke kawasan pabean maka harus ada penanganan proses administrasi terlebih dahulu.

“Berkaitan dengan Manifest ini ada administrasinya dan jika ada yang tidak berkenan di situ maka lihat administrasinya. Apabila melanggar maka sanksi administrasi dulu. Tidak bisa langsung pidana,” ujar Chairul.

Selain itu, Mahatma juga melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli menyoal lokasi penangkapan diwilayah Batam dengan kaitan tempat proses tindakan yuridis yang dilakukan di Karimun.

“Lihat dulu daerah yang dituju (tujuan barang). Maka ketentuan yang berlakunya (proses yuridis) di daerah yang dituju. Karena tidak bisa diterapkan dengan menggunakan aturan yang ada di tempat lain. Pasti jadi akan ada aturan yang salah. Jadi disidang dimana wilayah pabeannya” paparnya.

Dalam hal ini,Hakim Ketua Budiman Sitorus menyebutkan penangkapan dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri yang memiliki wilayah tugas yang cukup luas. Dengan menyampaikan beberapa dasar aturan hukum yang ada Budiman menyebutkan jika proses yuridis kasus ini dapat dilaksanakan di wilayah kerja Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, Kicky mempertanyakan mengenai mens rea atau niat dengan sengaja para terdakwa. Selain itu Ia juga mempertegas status barang bukti yang diduga ilegal.

“Bagaimana bisa muncul NIK atau Nomor Importir Khusus. Dalam ketentuan Kementerian perdagangan ada yang harus dipenuhi perusahaan importir. Importir tidak sah dalam melakukan impor jika tidak memenuhi aturan itu. Sampai saat ini kita tidak melihat manifest,” ujar kicky yang diwawancara usai sidang.

Dalam perkara ini, lima terdakwa yakni Dicke alias Diki (nahkoda SB Pro Expres sebagai sarana pengangkut) beserta empat ABK Kapal masing-masing bernama M Arsyad, Riki Herdianto alias Kiting, Zulkifli dan Jefri didakwa mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2) atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

 

 

 

Reporter: Khairul Siregar
Editor     : Codet Carladiva