Camat Lurah dan Kades Dibekali Ilmu Pelaksanaan Pemilu Regulasi

Karimun, beritakarimun.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Kepulauan Riau menggelar sosialisasi Undang Undang nomor 7 tahun 2017 terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 di Hotel 21, Kamis (3/5) pagi.

Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Hurnaini saat ditemui usai membuka acara sosialisasi pelaksanaan pemilu 2019 mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan karena merupakan regulasi baru yang harus dipahami secara jelas oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak memilih.

“Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini dilakukan karena termasuk regulasi baru terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak sekaligus pemilihan Presiden, Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Karena keberhasilan pemilu itu sangat tergantung dari pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu, tapi pimpinan-pimpinan wilayah itu memiliki tugas dan tanggung jawab,” ungkap Hurnaini.

Menurut Hurnaini, pemilu yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang tentunya memahami aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan pemilu sehingga nantinya tidak asal-asalan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019.

“Pemilu itu kan wujud dari kedaulatan rakyat, rakyat disini diwakili oleh pimpinan-pimpinan mulai dari Kecamatan Kelurahan dan Desa. Mereka harus memahami aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan pemilu, karena nanti mereka juga harus menyampaikan informasi ini ditengah masyarakat. Jadi ini di sosialisasi sebagai salah satu untuk menciptakan pemilihan umum agar bisa berjalan dengan baik,” ujar Hurnaini.

Sebagai Pemerintah Daerah, Hurnaini berharap sosialisasi yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan oleh para Camat, Lurah maupun Kades kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi untuk berminat mengikuti pemilu serentak 2019 nantinya.

“Pemilu ini bisa dikatakan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi, kita berharap sosialisasi ini dapat membawa masyarakat itu bisa berminat mengikuti pemilihan umum sesuai aturan, jadi tidak sembarangan memilih dan sebagainya, disamping itu pada saat sosialisasi ini juga disampaikan bahwa masa depan bangsa ini tergantung masyarakat. Karena kita yang akan memilih pemimpin, pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu regulasi terkait pemilu kita lakukan, semoga Camat, Lurah, dan Kades bisa mampu memahami regulasi sehingga bisa tepat menyampaikan ke masyarakat namun juga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu juga nantinya akan ikut menyampaikan,” jelas Hurnaini.

Adapun Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva