Hindari Korupsi, ASN Karimun Dibekali Ilmu Hukum Oleh Mahkamah Agung RI

Karimun, beritakarimun.com – Guna hindarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karimun dari tindak pidana Korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun hadirkan Pemateri Hakim Agung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di Hotel Balai View, Jalan Pramuka, Rabu (2/5) siang.

Narasumber yang merupakan Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang bernama Profesor Abdul Latif SH., MHum tersebut memaparkan materi tentang penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan tindak pidana korupsi.

“Beruntunglah para ASN Kabupaten Karimun yang mendapatkan penyegaran masalah hukum terhadap bagaimana pemerintahan yang bersih dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang tentunya punya kompetensi, jadi antara teori sama aplikasi memang pas memberikan paparan pemerintahan yang baik itu seperti apa,” ungkap Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Sensissiana saat ditemui usai membuka acara penyuluhan tersebut.

Dengan membekali para ASN tentang problematika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme tersebut, Sensissiana berharap para ASN Kabupaten Karimun dapat memahami pelanggaran-pelanggaran yang tentunya dapat menjerat ASN itu sendiri.

“Itu yang diharapkan, supaya dengan menjalankan tugas- tugas pemerintahan itu merasa nyaman sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan prosedurnya, dan sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat. Sejauh ini kita kan gak semuanya ahli hukum, namun kalau kita sudah termasuk perangkap dalam pemerintahan, kita tidak bisa bilang lagi tidak tahu tentang hukum, pemerintah itu wajib untuk belajar memahami.” ujar Sensissiana.

Sensissiana juga mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan menangkal hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah dan mengantisipasi hal buruk yang tidak kita inginkan, kalau dia punya wawasan dan lebih ingin tau tentang hukum pasti dia nyaman bekerja. Pemerintah sudah berupaya memberikan pembekalan, semoga bisa secara serius memahami sehinhga apa yang disampaikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah itu dapat secara nyaman bekerja dengan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, serta prosedur yang sudah ditetapkan.” jelas Sensis.

Usai diberikan pemaparan oleh narasumber dari Mahkamah Agung RI, para ASN juga dihadiahkan pemateri dari Ketua BPK perwakilan dari Provinsi Kepri tentang pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, serta materi tentang teknik beracara di Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri TBK.

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet carladiva