Mencari Solusi Perputaran Ekonomi, Bupati Karimun Gelar Rapat Bersama Pelaku Usaha

Karimun, beritakarimun.com – Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri lakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pelaku bisnis baik importir maupun eksportir Kabupaten Karimun, di Rumah Dinas Bupati Karimun, Rabu pagi (21/2).

“Selaku Pemerintah Daerah kita memaparkan kondisi ril tentang perputaran ekonomi kita dengan gambaran tentang masalah khususnya 9 bahan pokok dan termasuk komodoti lainnya. Bahwa dengan ditutupnya keran impor dengan kebijakan pemerintah pusat pada bulan Juli 2017 lalu, hingga saat ini aktifitas impor di Kabupaten Karimun tidak ada lagi, semuanya kebutuhan terpenuhi melalui dengan komoditi lokal,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Kediamannya..

Bupati rafiq menyebutkan, meski aktifitas Impor di Kabupaten Karimun sudah tidak terjadi lagi, namun pasti ada kendala dalam waktu tertentu.

“Meski demikian, namun dalam waktu berjalan tentu akan terjadi tersendat-sendat beberapa komoditi karena kita melihat daerah kita daerah paling ujung perbatasan dan terluar, contoh beras gula dan lainnya yang perlu mendapatkan suatu kebijakan yang lebih khusus lagi,” ujar Bupati.

Kakanwil DJBC Khusus Kepri yang pada saat itu merupakan Narasumber dalam rapat koordinasi tersebut, menyatakan bahwa pelaku usaha di Karimun diberikan harapan untuk mengurus selaku importir. Namun hal tersebut tidak mudah bagi pelaku usaha.

“Kakanwil bilang kita diberikan harapan untuk mengurus selaku importir, namun pelaku usaha menyatakan bahwa mengurus importir itu tidak gampang, khususnya untuk masalah beras, beras itu juga tidak seluruhnya, beras diberikan kepada bulog sebagai importirnya, kita harus ambil dari bulog, beras premium dari sana 12.500 sampai sini 13.000.Apabila dijual ke pasaran itu tidak akan mungkin bisa apalagi kepada pengecer, bisa 14.000 atau 14.500 sehingga kita tidak akan mungkin mendatangkan beras premium ke Karimun. Inilah yang menjadi kendala,” jelas Rafiq.

Namun Rafiq menyatakan hasil kesimpulan tentang rapat koordinasi yang telah dilakukan.

“Oleh karena itu kita simpulkan, dan hasil regulasi yang kita dapatkan ialah, Pertama kita akan menyurati ke bapak gubernur agar bisa memfasilitasi Kabupaten Kota agar masalah impor ini menjadi pembicaraan ke tingkat pusat yang nantinya mungkin akan dilakukan rapat dengan Menteri Perdagangan yang mungkin mengundang seluruh Kabupaten Kota, awalnya kita akan surati pak Gubernur tentang apa yang kita bahas hari ini, dan apa saja yang menjadi hambatan yang dirasakan sehingga bisa menjadi bahan untuk dibahas ke tingkat pusat tentang masalah di Kabupaten Karimun,” terang Rafiq.

Rafiq juga mengatakan, pada kesimpulan rapat tersebut juga, ada harapan terkait kuota untuk batam yang akan diberikan kepada importir nya itu bisa ditambah sehingga didalamnya ada untuk kepentingan Karimun.

“Kita lihat bahwa di Kabupaten Karimun sebagai daerah FTZ, perdagangan pelabuhan bebas, di mana dengan pelabuhan bebas yang hanya diberikan impor itu pelabuhannya di Batam, maka dari itu kita menginginkan Batam yang kotanya itu untuk kebutuhan lokal sehingga tidak boleh keluar dari Batam, Kita harapkan distributor kita bisa mengambil di Batam, masuk ke kawasan FTZ kita, sehingga kuota untuk Batam yang akan diberikan kepada importir nya itu bisa ditambah sehingga didalamnya ada untuk kepentingan Karimun. Sampai hari ini juga belum ada, ini juga yang akan kita sampaikan sehingga untuk kuota di batam ada juga untuk Karimun. Karena kalau karimun bicara kuotanya tersendiri, importirnya yang harus didapatkan itu harus urus izinnya sendiri, ini sangat berat dan sangat panjang prosesnya, dan apalagi makanan buah-buahan harus sampai kepada daerah produsennya sebagai pendukung. Itu sangat mustahil itu tidak mungkin, Contohnya seperti Anggur dan Jeruk, bukan dari Singapur, namun harus transit tapi harus sampai ke daerah asal. Itu sudah ada dikantongi oleh importir yang sudah mengantongi izin, sehingga bagaimana importir bisa memberikan kepada distributor kita disini. Ini bisa masuk dengan tentunya membayar kewajiban kewajiban tertentu di pelabuhan parit rampak sebagai kawasan FTZ.” tutup Rafiq.

 

 

 

Reporter: Nichita Bella
Editor     : Codet carladiva