Dewan Pers Angkat Bicara Soal Kasus Kriminalisasi Wartawan di Batam

Jakarta, beritakarimun.com – Terkait pelaporan oleh Direktur Pengamanan BP Batam Brigjen Suherman terhadap salah satu wartawan media online (batamnews.co.id) membuat wakil ketua Dewan Pers Republik Indonesia Ahmad Djauhar angkat bicara.

Ahmad Djauhar menyayangkan langkah seorang pejabat publik yang sempat melaporkan wartawan batamnews ke pihak kepolisian

“Penyelesaian pemberitaan dan sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui dewan pers, bukan dengan cara pidana atau perdata, sangat disayangkan apalagi polisi seharusnya sudah paham, bahawa nanti dilimpahkan ke dewan pers karna persoalannya berita,” ujar Ahmad Djauhar, Selasa (20/2).

Menurut Ahmad Djauhar jika kesalahan pemberitaan yang dilakukan media harus dilakukan dengan cara aturan yang ada.

“Kesalahan pemberitaan tidak bisa dihindari suatu ketika terjadi, kesalahan kata-kata harus diselesaikan dengan kata-kata bukan aduan pidana atau perdata,” ungkap Ahmad Djauhar.

Baca Juga: Direktur Ditpam BP Batam Cabut Laporan Polisi Terhadap Wartawan Batamnews

Ia berharap dengan adanya kasus ini bisa menjadi pembuka mata semua kalangan terkait aturan yang berlaku dan membuat pelajaran penting untuk semua kalangan.

“Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini mungkin membuka mata kita semua bahwa ternyata dinegara ini sudah ada aturan yang baku tentang bagaimana prosedur yang harus ditempuh ketika media melakukan kekeliruan atau kesalahan pemberitaan sebagai berita yang salah atau menghakimi itu ada ketentuannya,” jelas Ahmad.

Wakil Ketua Dewan Pers Ini juga berpesan terhadap pejabat publik dari sipil, Militer maupun Kepolisian Republik Indonesia khusunya di kepulauan Riau untuk melihat aturan yang terkait dengan pers.

“Pejabat publik baik sipil, Militer maupun Kepolisian silakan lihat kembali apa saja terkait aturan yang terkait dengan pers.Negara kita negara hukum mengikuti aturan yang berlaku,”Jelas Ahmad.

Namun pihak Dewan Pers juga meminta kepada pers harus menaati aturan yang ada.

“Pers juga harus menaati aturan, termasuk misalnya pers harus wajib mengikuti program pendataan perusahaan pers agar bisa dibedakan pers yang benar mana yang asal-asalan atau yang disebut abal-abal itu,”tutup Ahmad Djauhar.

 

 

 

Editor: Codet carladiva