Diperiksa Kejaksaan, Kepsek SMKN 2 Karimun Mundur Dari Jabatannya

Karimun, beritakarimun.com – Diduga lakukan tindak pidana korupsi dengan memalsukan berbagai tanda tangan, Joko Lelono yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Karimun diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun.

Pemeriksaan yang dilakukan sejak Juli 2017 lalu, kini menjadi perhatian khusus oleh para pengelola keuangan khususnya dibidang pendidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Selamet Sentosa melalui Kepala Seksi Intelijen, Aji Satrio Prakoso, belum lama ini (24/8) mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa adanya kejanggalan yang terjadi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun anggaran 2015-2016.

“Ada tiga dana untuk bantuan pendidikan yang terdapat di SMK N 2 Karimun seperti Dana Komite, Dana Bos dan Dana Adum dari APBD. Yang kami periksa ialah Dana BOS sebesar Rp1,6 miliar, dan ternyata kita dapatkan bahwa yang mengelola Dana Bos itu hanya satu orang, yaitu Kepala Sekolahnya sendiri tanpa melibatkan Bendaharanya,” ungkap Aji.

Dari beberapa dokumen yang di periksa oleh pihak kejaksaan, Aji mengatakan telah mendapatkan tanda tangan Komite Sekolah dan Bendahara Sekolah yang diduga dipalsukan oleh Kepala Sekolah.

“Kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen, Kwitansi, RKA dan administrasi keuangannya, kita juga memeriksa sebanyak 15 orang saksi yang salah satunya ialah toko penyedia barang berupa ATK yang ternyata tidak pernah dikeluarkan dari toko tersebut. Kepala sekolah yang menjadi calon tersangka itu diduga beberapa kali memalsukan tanda tangan bendahara dan komite sekolah,” ujar Aji.

Aji juga menjelaskan, kuat dugaan telah terjadi kerugian negara hingga ratusan juta.

“Pada saat kami melakukan penyelidikan sejak Juni hingga Juli 2017 lalu, kami menemukan adanya indikasi sekitar Rp 300 juta yang pertanggung jawabannya tidak sesuai, namun kami masih menunggu perhitungan dari BPKP untuk nilai pasti kerugian yang nantinya akan kami surati terlebih dahulu, karena BPKP merupakan ahli dari penghitungan dana tersebut. Kasus tersebut saat ini sudah kami tingkatkan statusnya ke penyidikan,” Ungkap Aji.

 

 

Reporter : Nichita Bella
Editor      : Codet Carladiva