Soal Honorer Bunian, Ini Penjelasan Lurah Lubuk Semut

Karimun, beritakarimun.com – Bupati Karimun Aunur Rafiq belum lama ini (20/7) menyatakan dengan tegas jika nanti terbukti adanya honorer bunian yang diduga berasal dari SK product pejabat di kalangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun baik dari pejabat Lurah Hingga pejabat eselon, Bupati tidak segan-segan untuk mencopot jabatannya.

Terkait maraknya Honorer bunian dikalangan pemerintahan khususnya dikalangan lingkungan kantor kelurahan, kecamatan hingga di lingkungan Dinas Kabupaten Karimun menjadi buah bibir masyarakat.

Baca Juga: Pejabat dan Honorer Yang Terlibat Jual beli Honorer Bunian Segera Masuk Kotak

Bupati Karimun pun beberapa waktu lalu juga menyatakan telah membuat tim khusus dan akan melakukan Sidak di berbagai lingkungan Pemerintah Daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga dinas-dinas yang ada di bawah Lingkunagn pemda Karimun.

Tidak sedikit yang menyatakan kesiapannya untuk disidak sang Bupati Karimun, salah satunya adalah Lurah Lubuk Semut Kecamatan Karimun,  Azlina  menegaskan bahwasanya di Lingkungan Kelurahan Lubuk Semut tidak ada tenaga honorer bunian, dan jika ada pengecekan oleh Bupati Karimun maupun instansi terkait ia bersedia untuk si sidak.

Azlina juga menyatakan  jika memang ada anak buahnya yang terlibat bermain ia akan segera menyerahkan yang bersangkutan ke pihak Bagian Kepegawaian Daerah untuk diproses,dan diberikan sanksi,dan dilakukan pemecatan.

“Selama saya menjabat disini data pegawai honorer dan pegawai yang ada di Kelurahan Lubuk semut sesuai dengan jumlah pegawainya, tapi jika nantinya ada pemeriksaan saya siap buat disidak, dan jika ada pegawai saya yang demian maka saya segera menyerahkan yang bersangkutan ke BKD untuk diproses,” ungkap Azlina kepada beritakarimun.com saat ditemui diruang kerjanya,  Kamis  lalu (3/8).

Azlina juga mengatakan dengan tegas jika ada dari instansi Kelurahan Lubuk Semut yang ikut merekrut tenaga honorer bunian maka yang bersangkutan harus segera dipecat dan dilakukan proses hukum jika hal itu perlu untuk dilakukan, karenal hal tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang pegawai

“jika dari instansi kami ada yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan cara meminta sejumlah uang, maka orang tersebut harus segera dipecat dan diproses secara hukum jika itu perlu dilakukan” ungkapnya lagi.

 

 

 

 

 

Reporter : Putri Permata Sari
Editor      : Codet Carladiva