Komisi I DPRD Karimun: Kami Bela Karyawan Bukan Perusahaan

Karimun, beritakarimun.com – Terkait tuduhan dari masing-masing pemilik perusahaan yang diketahui beroperasi secara ilegal di Pulau Kundur, yang di sidak oleh komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun pada akhir Maret lalu, membuat Sekretaris Komisi I Sulfanow Putra angkat bicara, hal ini dikarenakan tercemarnya nama baik Lembaga DPRD Karimun karena dikira semena-mena hendak menutup perusahaan dan membiarkan karyawan yang bekerja menjadi terbengkalai.

“Kami (DPRD) tidak pernah berniat untuk menyusahkan rakyat, kami hadir mengawasi guna melihat apakah rakyat bisa sejahtera dengan pekerjaan yang mereka pilih, kami hanya mengawasi gerak-geriknya perusahaan dalam beroperasi, kami hanya meminta perusahaan untuk beroperasi secara legal dan lengkap sehingga nantinya rakyat yang bekerja dalam perusahaan tersebut dapat terjamin dengan baik.” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra yang didampingi Anwar Abu Bakar saat konferensi pers di ruang rapat DPRD Karimun, Jumat siang (28/4).

Baca Juga: Komisi III DPRD Karimun Bantah Akan Tutup Perusahaan di Kundur

Menurut Putra, pihaknya sudah meminta pihak ke tiga perusahaan tersebut untuk melengkapi segala sesuatu persyaratan yang terbukti belum lengkap usai dilakukan pemeriksaan, namun pihak perusahaan tidak pernah mempunyai etikat baik untuk melengkapi segala kekurangan yang ada.

“Kita sudah surati, kita sudah berupaya memanggil pihak perusahaan, bahkan setelah masalah ini kita lakukan evaluasi hearing bersama OPD terkait, sekaligus menindak pelanggaran perusahan, namun hingga saat ini pihak perusahaan tidak sedikitpun memiliki etikat baik untuk memperbaiki hal itu. Kami dari Komisi tidak akan pernah bisa semena-mena menutup, namun kalau untuk ke pihak hukum iya. Tapi itu semua tergantung kepada keputusan Ketua DPRD tentunya.” ungkap Putra.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bakti Lubis, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/4) mengatakan, ia akan mempelajari terlebih dahulu apakah hal tersebut bisa langsung dibawa ke ranah hukum.

“Menurut laporan, sudah banyak sekali pelanggaran yang di lakukan di sana, baik dari ketenagakerjaan, perizinan, maupun lingkungan hidup, di sana sudah terjadi pelanggaran  secara fakta yang dilakukan oleh instansi vertikal yang hadir, sampai hari ini mereka memang tidak dapat mengklarifikasi itu. Sedang kita pelajari secara serius untuk ke pihak hukum, prinsip hukum itu tidak melihat begini begono segala macam, atas nama pimpinan, kami juga harus menyikapi itu sesuai dengan tupoksi yang kami miliki.” ungkap Lubis.

Menurut Lubis hal tersebut memang harus cepat diselesaikan, ia meminta waktu untuk mempelajari hingga segala sesuatunya sesuai dengan realita yang terjadi.

“Ini memang harus diselesaikan, saya akan pelajari hal ini, paling lama awal bulan Mei sudah ada keputusan. Kita tetap berpositif thingking, berharap agar apapun yang menjadi objek temuan teman-teman dari komisi itu nanti dapat kita simpulkan dengan baik, dan harapannya tentu juga menjadi perhatian teman-teman pengusaha di Karimun agar lebih baik ke depannya dalam menjalankan usaha.” ujar Lubis.

Reporter   : Nichita Bella
Editor        : Codet Carladiva