Komisi III DPRD Karimun Bantah Akan Tutup Perusahaan di Kundur

sebarkan:

Karimun, beritakarimun.com – Anggota Komisi III DPRD Karimun, Samsul membantah keras atas tudingan para owner perusahaan yang berada di pulau Kundur bahwa DPRD maupun oknum DPRD ingin menutup ketiga perusahan pertanian mereka.

Hal ini dikatakan Samsul, Anggota Komisi III DPRD Karimun, dengan kejadian penindakkan evaluasi dan hearing yang dilakukan, pihak perusahan berdalih dan berlindung dari kesalahan mereka. Bahwa dari awal, Lembaga DPRD tidak pernah berencana untuk menutup ketiga perusahan pertanian yang ada dikundur.

“Itu pernyataan dari owner perusahan saja yang menuding DPRD mau menutup perusahan mereka, sesuai ketentuan mana bisa perusahan ditutup. Namun hanya bisa ditertibkan sesuai dengan aturan. Jadi tidak benar dan tidak pernah ada pernyataan DPRD maupun oknum DPRD yang mau menutup ketiga perusahan tersebut. Itu pernyataan dari pihak owner perusahan saja yang mengulang-ulang dibeberapa media sehingga membuat gaduh dengan pernyataan yang menyesatkan pubik. Saya kira ownernya yang berulah, ini sudah melakukan pencemaran nama baik lembaga DPRD,” kata Samsul, Kamis sore (27/4).

Baca Juga: Inilah Sidak Komisi III DPRD Karimun di Pulau Kundur

Samsul menyebutkan, Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun beberapa waktu lalu sebagai poksinya sesuai aturan, banyak kejanggalan yang ditemui dilapangan. Adapun langkah-langkah yang diambil komisi III dengan melakukan evaluasi hearing bersama OPD terkait, sekaligus menindak pelanggaran perusahan.

“Penindakan hanya semata yang bertujuan untuk kebaikkan masyarakat dan ingin pihak perusahan mengikuti ketentuan aturan. Karena para pekerja wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan, pekerja harus dibayar sesuai besaran UMK, keamanan bekerja sesuai aturan, lingkungan kerja perusahan harus terpelihara dengan baik dan memiliki kelengkap izin agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan daerah,” ujarnya.

Samsul menambahkan, perusahan harus dan wajib mematuhi peraturan yang berlaku agar perusahan bisa ditata dengan baik dan bisa ditingkatkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kata Samsul, pihaknya sudah pernah dua kali memanggil ketiga perusahaan tersebut dalam rapat hearing untuk membawa perlengkapan dokumen perusahaan.

“Pernah kita panggil mereka, setelah dipanggil untuk memberikan keterangan dan membawa bukti kelengkapan dukumen perusahaannya, ketiga perusahaan yang bergerak dibidang industri tersebut tidak pernah membawanya hingga pemanggilan yang kedua dan selalu mengatakan bahwa perusahaanya sudah lengkap izinya,” tambahnya.

Samsul melihat sepertinya pihak perusahan tidak terima bahwa mereka ditindak dan ditertibkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada semacam paranoid oleh pihak perusahan yang menuding DPRD menutup perusahan mereka.

 

Reporter   : Riandi
Editor     : Codet Carladiva