Inilah Sidak Komisi III DPRD Karimun di Pulau Kundur

sebarkan:

Kundur, beritakarimun.com – Tiga perusahaan yang berada di pulau Kundur, terbukti tidak memiliki izin yang lengkap untuk melakukan reklamasi di atas lahan hutan mangrove hingga seluas 3 hektar. Hal ini diketahui setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun pada Senin pagi (20/03).

Salah satu anggota komisi III DPRD Karimun, Samsul mengatakan, dari beberapa perusahaan didatangi saat sidak yang dilakukan minggu lalu kini membuahkan hasil.

“Pada saat sidak, kita dapatkan banyak temuan berupa perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Berbagai macam kekurangan dari yang pelanggaran ringan hingga fatal, telah kami temui saat melakukan sidak di Pulau Kundur.” ungkap Samsul.

Menurut samsul, setelah dilakukan pengawasann ke beberapa perusahaan yang berada di Pulau Kundur, terdapat sebanyak tiga perusahaan diantaranya yang terbukti melakukan kesalahan yang fatal.

“Tiga perusahaan yang menjadi temuan, ternyata merupakan perusahaan yang pemiliknya memiliki hubungan saudara, seperti kakak, adik, dan paman. Perusahaan tersebut yaitu PT. Sarikotama Indonesia yang mengelola bahan baku kelapa, yang dipimpin oleh Pengusaha bernama Hermanto. Perusahaan kedua yaitu PT. Star Grower yang mengelola gambir, dan yang ketiga yaitu PT. Sadewa yang mengelola kelapa koprah.” ujar Samsul.

Menurut Samsul, ke tiga perusahaan tersebut memiliki lokasi yang bersebelahan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter yang hanya di batasi drainase.

“Setelah dipanggil untuk memberikan keterangan dan membawa bukti kelengkapan, ketiga perusahaan yang bergerak dibidang industri pertanian itu terbukti menyalahi aturan dan terbukti bergerak secara ilegal, sehingga menjadi pengawasan khusus oleh kita. Modal yang mereka keluarkan memang besar, memang mendukung kesejahteraan masyarakat, namun mereka tidak menunjukkan etikat baik untuk menunjukkan perizinan.” jelas Samsul.

Samsul mengatakan, sebelum itu pihaknya telah memberikan peringatan terhadap perusahaan yang mengekspor hasil kelolaannya ke negara tetangga Malaysia itu, namun tidak ditanggapi dengan baik

“Sebelumnya sudah diwarning, namun tidak di indahkan, kita sudah upaya untuk mengingatkan tentunya, saat diawasi mereka acuh tak acuh. Maka dari itu kita harus bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Untuk tindakan selanjutnya kita akan lakukan pengecekan lebih dalam, dan kemungkinan akan kita tutup usahanya hingga mereka memiliki perizinan yang sah.” tutup Samsul.

Reporter : Nichita Bella
Editor     : Codet Carladiva