Nyimas Novi: Birokrasi Yang Terbelit Tolong di Pangkas

Karimun, beritakarimun.com –  Kasus pertanahan tumpang tindih di Kabupaten Karimun kerap jadi sorotan tajam wakil rakyat Kabupaten Karimun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani menemukan banyak kasus pertanahan di bumi berazam.

Masalah batas wilayah hutan lindung yang saat ini ternyata tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Dari aduan masyarakat didapati bahwa mereka mengantongi surat lama, tapi setelah diteliti ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Ini yang saya rasa nantinya akan menjadi polemik di masayarakat. Terbitnya dua surat tanah sudah sering terjadi. Maka dari itu saya berharap kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) masalah tanah ini diselesaikan, apa lagi saat ini sudah terjadi pergantian dan mudah-mudahan mampu menyelesaikan. Termasuk masalah pengurusan surat tanah mulai dari awal sampai akhir seperti apa dan jangan sampai masyarakat merasa dipersulit. Birokrasi yang berbelit-belit tolong dipangkas,” Tegas Nyimas Novi, saat ditemui belum lama ini (12/1) di acara pisah sambut Kepala BPN.

Nyimas mengatakan kasus yang kerap terjadi di sektiar Sememal Kecamatan Meral Barat. Temuan itu didapati ketika ia turun kelapangan mengecek langsung tepat pada patok perbatasan antara Kelurahan Pasir Panjang dengan Kelurahan Jelutung Kecamatan Meral Barat. Dilokasi yang sama juga ternyata terdapat patok atau plang kawasan hutan lindung, namun didalamnya juga terdapat patok batas tanah masyarakat yang ternyata lengkap dengan surat menyurat.

“Ini dan itu baru satu contoh saja, pada lokasi yang sama masih banyak kasus serupa. Yang saya ketahui saja waktu itu ternyata masyarakat memiliki luas lahan lima hektare, belum yang lainnya. Masih banyak tanah-tanah yang digarap masyarakat dalam bentuk perkebunan yang sudah menghasilkan. Tapi tetap saja lokasinya di area hutan lindung,” tambahnya.

Namun politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak bisa memastikan apakah surat tanah yang dikantongi masyarakat di kawasan hutan lindung dinyatakan sah atau tidak. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada BPN Kabupaten Karimun untuk mengecek dan menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan.

“Tapi suratnya sudah lama sekali zaman dulu. Bahkan mereka pun pernah membayar pajak. Kalau memang tanah itu dari dulunya diclaim oleh pemerintah tanah yang kawasan hutan lindung, tentu berkas surat tanahnya itu tidak diterbitkan dan ini salah satu contoh dan PR yang mesti diselesaikan,” ucap Novi.

 

Reporter: Nichita Bella**
Editor     : Codet Carladiva