Jika Terbukti Langgar UU, PT MOS Akan di Beri Sangsi

Karimun,  beritakarimun.com – Terkait kekesalan yang diciptakan ribuan pekerja PT. MOS karena gaji yang selalu terlambat dan tidak diberikan jaminan kesehatan, sehingga membuat bagian kantornya hancur berantakan,  pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan  dan menyelidiki masalah  tersebut agar tetap aman dan kondusif.

Kapolres  Karimun,  AKBP armaini mengatakan,  pihaknya seperti mencium adanya pelanggaran terhadap perusahaan terkait hak jaminan kesehatan bagi pekerja.

“Kita sedang selidiki terkait pengaduan para pekerja yang sudah kita tampung, jika memang terbukti  perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya,  tentunya pihak perusahan sudah menyalahi aturan perundang undangan, tepatnya pada undang-undang pasal 24 tahun 2011 tentang pemberi kerja yang melanggar  ketentuan pidana,  yaitu tidak mendaftarkan BPJS yang menjadi hak pekerja.” ungkap Armaini.

Sementara itu,  Kepala Disnaker Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah ketika dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya sudah pernah mempertanyakan hak pekerja tentang jaminan kesehatan kepada  HRD PT MOS sebelumnya.

“Kita sudah pernah mempertanyakan  hak pekerja  tentang jaminan kesehatan sebelumnya , namun HDR PT.  MOS mengaku BPJS  sudah sebagian dikeluarkan  oleh pihak perusahaan kepada sebagian pekerja, namun pengakuan tersebut beda dengan pernyataan  ribuan pekerja yang menyatakan  diantara mereka belum ada satu pun yang menerima  BPJS  sejak sekarang.” ungkap Hazmi.

Hazmi juga mengatakan pihaknya akan sesegera  mungkin memanggil pihak manajemen untuk memberi penjelasan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga masalah tersebut  bisa terselesaikan.

“Pihak perusahaan akan segera kita panggil secepat mungkin, akan kembali kita pertanyakan terkait  bagaimana bentuk kontrak kerja yang dijanjikan pihak perusahaan kepada pekerja, jika ada kekeliruan akan kita tindak lanjuti menurut  undang-undang yang berlaku. Untuk  hari ini (12/01) pihak perusahaan sudah menyatakan ke kami dan ke pihak kepolisian  untuk membayar semua gaji pekerja hari ini juga,  meski dengan data yang hilang,  pihak perusahaan sudah mengantongi uang sekitar 1.000.000.000,00-, ( satu  miliar rupiah) untuk mengikuti  kemauan pekerja atas pembayaran  gaji yang menjadi hak mereka.” Ujar Hazmi.(Nichita Bella)