Kesalahan Pembahasan APBD di DPRD Karimun Kembali Terjadi

Karimun, beritakarimun.com – Pada saat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di DPRD Karimun, dipandang sering kali terjadi ketidak sesuaian atas penulisan pandangan akhir fraksi masing-masing oleh bagian Risalah, bahkan keluar dari konteks yang ada. Hal ini juga kembali terjadi pada saat Pengesahan APBD di ruang rapat Paripurna, rabu (20/12) siang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karimun 2017, telah disahkan sebesar Rp1,261 triliun melalui sidang paripurna di kantor DPRD Karimun, Selasa (20/12) siang. Pengesahan APBD 2017 tersebut disertai dengan Interupsi dari anggota dewan yang menyatakan bahwa pandangan akhir fraksi yang dibacakan, tidak sesuai dengan pandangan akhir fraksinya masing-masing,

“Interupsi pimpinan, saya merasa apa yang dibacakan oleh Badan Anggaran ini tidak sesuai dengan apa yang kami bahas dan sampaikan. Bagian risalah jangan asal tulis saja pandangan akhir fraksi. Karena, apa yang dibacakan ini betul-betul tidak sesuai dengan pandangan akhir fraksi Partai Hanura,” ungkap Ketua Fraksi Hanura Ady Hermawan setelah juru bicara Badan Anggaran Fakhrurrazi membacakan laporan pandangan akhir fraksinya.

Wakil Ketua DPRD Azmi meminta kepada Bagian Risalah DPRD Karimun untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Seharusnya Bagian Risalah menulis pandangan akhir fraksi di DPRD Karimun sesuai dengan hasil pandangan akhir fraksi masing-masing dan tidak keluar dari konteks yang ada.

“Persoalan ini akan dibahas secara internal di DPRD usai sidang paripurna ini nantinya. Saya juga sampaikan kepada Bagian Risalah agar hati-hati dalam membuat laporan Badan Anggaran. Karena, isi pandangan akhir fraksi yang diberikan fraksi di DPRD tidak sama dengan yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran,” ujarnya

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan,  kesalahan seperti itu bukan pertama kali terjadi, bahkan kesalahan yang sama juga sering terjadi ketika pengesahan APBD di tahun-tahun sebelumnya.

“Meski persoalan ini akan dibahas secara internal di DPRD. Namun, saya hanya ingin memberi masukan soal kesalahan ini, karena ini bukan yang pertama kali terjadi, tapi sudah sering. Sebelumnya juga pernah ada. Mungkin saja, kesalahan ini karena faktor kelelahan, karena anggaran ini dibahas sampai subuh, dan kedepan akan kami evaluasi pejabat-pejabat di Pemkab Karimun yang ditempatkan di DPRD pada open bidding pejabat eselon yang akan dilaksanakan akhir Desember 2016 ini.” tutup Rafiq. (Nichita Bella)