DAK Karimun Menurun, Bupati dan Sekda Temui Dirjen Kemenkeu

Karimun, beritakarimun.com – Akibat pengurangan dana transfer yang terjadi dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bukan karena menurunya sumber pendapatan asli daerah (PAD) Karimun, membuat pendapatan Karimun yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang, lebih rendah 6,7% dibanding pendapatan dalam APBD 2016.

Terjadinya penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Karimun, dari Rp1,181 triliun pendapatan dalam APBD 2016 menjadiRp1,160 triliun di tahun 2017, menimbulkan perbandingan hingga 6,7%.

Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Sekda Karimun Firmansyah dan Kepala Bagian Keuangan Setdakab Karimun Abdullah telah berupaya menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kementerian Keuangan untuk melobi agar jangan sampai terjadi pengurangan atau penundaan DAK bagi Karimun.

“Saya bersama Pak Sekda dan Kabag Keuangan sudah menemui Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, bahkan sampai jam 4 sore kemarin kami masih berada di Dirjen Perimbangan. Kami meminta agar DAK Karimun 2017 mendatang tidak lagi ditunda penyalurannya,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq usai sidang paripurna di DPRD Karimun, Rabu sore (21/12) .

Rafiq mengatakan, Pemerintah Pusat akan menyalurkan DAK untuk Karimun pada tri wulan keempat 2017 mendatang. Namun jika terjadi penundaan, maka akan berdampak terhadap sejumlah proyek fisik yang bersumber dari DAK. Salah satu contohnya, kelanjutan pembangunan Jalan Poros.

“Setelah kami bertemu dengan Dirjen Perimbangan, maka mereka langsung membahas permintaan itu. Mereka akan menggelar rapat. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini rapatnya selesai, dan bisa segera diinformasikan lagi kepada kita. Paling tidak masih ada waktu beberapa hari menjelang tutup tahun,” ungkap Rafiq.

Untuk Penundaan penyaluran DAK itu, ternyata tidak saja dialami Karimun, bahkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga Pemerintah Pusat harus mencarikan dana sekitar Rp4,1 triliun untuk menutupi kekurangan DAK bagi seluruh daerah di Indonesia. (Nichita Bella)