Dana CD Dihapus, Warga Darussalam Curhat Ke Anggota DPRD Karimun

Karimun, beritakarimun.com – Warga di Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat mengaku mulai kesulitan mendapatkan transportasi anak sekolah. Kondisi ini bermula ketika tim dana Community Development (CD) mulai dihapuskan sejak beberapa tahun lalu, sehingga bantuan dari perusahaan tidak lagi dikelola tim melainkan masing-masing perusahaan punya kebijakan tersendiri.

Hal itu disampaikan langsung oleh Lurah Darussalam, Suhaimi dihadapan para anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Dapil IV (Meral, Meral Barat dan Tebing) dalam kegiatan reses, Kamis (17/11) di aula Kantor Lurah Darussalam.

Menurutnya, ketika dana CD sudah tidak dikelola lagi oleh tim yang ditunjuk kemudian perbupnya pun sudah dicabut, maka dana CD mulai dikelola berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan dan ketika itu pula masyarakat Darussalam kehilanggan bantuan operasional sekolah bagi anak-anak, yang difungsikan untuk transportasi menuju sekolah.

“Dari sekian banyaknya perusahaan di Kecamatan Meral Barat mulai dari galangan kapal, granit dan sebagainya, hanya dua perusahaan yang sukarela memberikan bantuan untuk empat bis. Itu pun nilainya tidak cukup dan hanya untuk empat bis, senilai Rp15 juta sebulan. Dari pada ya kami terima saja. Nah ini yang kami maksud ketika nanti perda CSR ini disahkan, semoga tidak lagi menghilangkan apa yang sudah kami dapat bagi anak sekolah disini. Karena ketika CD dihapus maka operasional sekolah pun lesap, nanti ketika perda ini disahkan kami minta jangan kembali lagi terjadi seperti itu. Nanti kami kewalahan lagi,” ungkap Suhaimi.

Selain soal bus sekolah, masyarakat juga berkeluhkesah soal kesempatan bekerja bagi putra daerah, termasuk masyarakat yang jaraknya sangat dekat dengan perusahaan seperti PT Saipem.

“Di PT Saipem itu tenaga helper saja kok didatangkan dari Filiphina, ini kan bukan tenaga skil. Anak daerah bisa dan masih banyak yang nganggur. Kalau mau mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) kami tidak masalah selagi memang untuk skil,” ucap Kiki.

Sementara salah seorang anggota DPRD Karimun, Sulfanow Putra yang ikut dalam reses tersebut menanggapi, soal transportasi sekolah sebetulnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan ini harus diusulkan kepada Dinas Perhubungan.

“Kemudian rencana perda CSR yang kami namakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) ini nantinya juga tidak hanya menyentuh bagi masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan saja, tapi se Kabupaten Karimun juga harus ikut menikmati. Dengan kata lain kalau di Darussalam ini butuh bus, tentu daerah lain juga,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Reses kemudian dilanjutkan di Kecamatan Tebing pada siang harinya dengan diikuti oleh enam orang anggota DPRD dari dapil IV, yakni Nyimas Novi Ujiani, Sulfanow Putra, Sappe Sinaga, Yusuf Sirat, Komarudin dan Rosmeri.(Acok)