Keberadaan PTKG di Karimun Tidak Ada kontribusi

Keberadaan PTKG di Karimun Tidak Ada kontribusiKARIMUN, BERITAKARIMUN.COMDPRD Kabupaten Karimun bakal menggugat Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) terkait perpanjangan izin kontrak karya yang diberikan kepada PT Karimun Granite (KG) selama lima tahun ke depan.

Gugatan ini didasari bahwa akibat perpanjangan kontrak karya tersebut, Pemkab Karimun kehilangan potensi PAD hingga miliaran rupiah.

Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar yang ditemui di sela-sela pengukuhan Ketua LAM Kecamatan Meral, Sabtu (30/11) mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Komisi A yang membidangi hukum, aparatur pemerintahan dan perizinan untuk mendatangi Kementerian ESDM guna menggugat kontrak karya PT KG yang telah dikeluarkan institusi tersebut.

“Perpanjangan izin kontrak karya PT KG telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU no 04 tahun 2009 tentang Minerba dan surat edaran dari Menteri ESDM itu sendiri. Lalu apa alasan Kementerian ESDM memperpanjang kontrak karya PT KG selama lima tahun hingga 2018 mendatang,” kata Raja Bakhtiar.

Menurut Raja Bakhtiar, DPRD Karimun tidak mempermasalahkan beroperasinya kembali PT KG asalkan yang menerbitkan izin adalah pemerintah Karimun melalui izin usaha pertambangan (IUP). Dengan begitu, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bisa memungut pajak non logam dari ekspor batu granit yang dilakukan PT KG.

“Namun yang sekarang terjadi, izin kontrak karya dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan setoran pajak pun dibayarkan ke pemerintah pusat, sehingga Pemkab Karimun tidak bisa memperoleh pendapatan apapun dari kegiatan ekspor batu granit yang dilakukan oleh PT KG itu,” jelasnya lagi.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah mengatakan, selama tahun 2013 ini, PT Karimun Granite (KG) tidak memberikan kontribusi apapun sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD) kepada Pemkab Karimun. Artinya, PAD dari PT KG masih nol rupiah.

“Sejak PT KG melakukan ekploitasi tambang granit lagi di kawasan pertambangan Gunung Betina, Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Meral Barat sampai saat ini PT KG tidak satu rupiah pun memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab Karimun. Kami juga tak tahu apakah perusahaan itu telah melakukan ekspor ataupun tidak karena tidak pemberitahuan dari Distamben kepada kami,” kata Firmansyah.

Menurut Firmansyah, pihaknya tidak bisa memungut pajak mineral bukan logam dari PT KG. Pasalnya, izin yang dikantongi PT KG bukan dari Pemkab Karimun melainkan pemerintah pusat.

“Jadi, kami pun tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari PT KG. Jangankan memungut pajak, laporan ekspor mereka saja tidak kami terima,” ujarnya.

Selain itu, kalau saja izin tambang granit PT KG dikeluarkan oleh Pemkab Karimun, maka dalam satu tahun PAD yang bisa diperoleh dari perusahaan itu bisa mencapai miliaran.

“Karena izin dari pemerintah pusat, maka Karimun kehilangan potensi PAD hingga miliaran rupiah per tahun,” tambah Firman.(BR)

One thought on “Keberadaan PTKG di Karimun Tidak Ada kontribusi

Leave a Reply

Your email address will not be published.